 |
| Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson berdiskusi tentang Global Nutrition Report 2014. ©UNICEF Indonesia/2015/Nick Baker |
Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir ini, baik dari segi ekonomi, politik maupun teknologi, namun ada satu hal yang tidak berubah: kurang gizi.
Menurut Global Nutrition Report (GNR) 2014 yang diluncurkan Pemerintah bersama UNICEF dan mitra lainnya pada hari Senin (9/02/2015), Indonesia hampir tidak mengalami kemajuan sama sekali dalam menurunkan tingkat kurang gizi anak sejak tahun 2007. Laporan ini menilai berbagai pencapaian di bidang gizi oleh 193 negara anggota PBB.
GNR 2014 menemukan bahwa 37 persen anak Indonesia di bawah usia lima tahun menderita stunting, yaitu pertumbuhan fisik yang lebih pendek untuk usia mereka. Anak dari keluarga miskin di Indonesia memiliki kemungkinan terkena stunting 50 persen lebih tinggi dibandingkan mereka yang berada pada tingkat ekonomi lebih tinggi. Namun 30 persen anak-anak dari keluarga yang berada juga terdampak oleh stunting.
Indonesia adalah satu dari 31 negara yang memiliki risiko tidak memenuhi target World Health Assembly di bidang gizi untuk tahun 2025, khususnya dalam pengurangan stunting, wasting (di mana berat tubuh seorang anak terlalu ringan untuk tinggi badan mereka), serta anaemia pada wanita usia produktif.
Di sisi lain, jutaan anak mengalami kelebihan berat badan, dan Indonesia kelihatannya juga tidak akan mencapai target global dalam mengatasi masalah ini.
Laporan GNR 2014 menjelaskan tentang “beban ganda” yang dialami Indonesia, yang mencakup masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Ketika stunting pada awal kehidupan dipadukan dengan kenaikan berat badan yang berlebihan ketika dewasa, risiko obesitas, diabetes dan penyakit kardiovaskular meningkat.
Perwakilan dari berbagai Kementerian membahas temuan yang memprihatinkan ini, dan semuanya berkomitmen untuk menangani sebab utama tingginya kurang gizi di Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Andrinof Chaniago menekankan bahwa kurang gizi adalah masalah ekonomi penting bagi Indonesia.
"Tingkat perkembangan kita akan lebih tinggi jika kita berinvestasi lebih banyak dalam memerangi kurang gizi," ujarnya.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyoroti hubungan antara kurang gizi dan fenomena pernikahan anak yang masih sangat umum di Indonesia: "Jika anak perempuan menikah dan hamil ketika masih terlalu muda, bayi mereka lebih berisiko untuk lahir dengan berat badan yang rendah.”
Pemerintah berkomitmen untuk meninjau ulang undang-undang perkawinan saat ini, yang menetapkan 16 tahun sebagai usia minimum untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki, tambah Ibu Puan.
Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Gunilla Olsson, mengatakan bahwa angka-angka di laporan ini adalah wake-up call bagi semua warga Indonesia.
“Kita perlu segera mengubah situasi ini, kalau tidak satu lagi generasi anak-anak akan terlahir dengan tubuh kecil dengan pertumbuhan terhambat, sehingga berprestasi kurang maksimal di sekolah, berpendapatan kecil di masa dewasa, dan kurang berkontribusi bagi ekonomi Indonesia,” cetusnya.
UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah untuk meningkatkan praktek menyusui dan memberikan makanan pendamping ASI yang terbaik; menyediakan akses vitamin dan mineral kepada anak-anak dan ibu hamil; serta menanggulangi masalah kurang gizi.
Pemerintah Indonesia meluncurkan gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) nasional pada tahun 2013, yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, donor, sektor swasta, peneliti dan PBB dalam upaya kolektif untuk meningkatkan gizi. Melalui gerakan SUN, para pemimpin nasional memprioritaskan upaya dalam berbagai bidang untuk mengatasi kurang gizi.
Di Indonesia, UNICEF adalah penyelenggara Jaringan Donor dan Negara PBB Bidang Nutrisi di bawah Gerakan SUN.
